Wajib Pajak Menang Gugatan: Cacat Formal Keputusan DJP Membatalkan STP PPh di Pengadilan Pajak

Gugatan Atas Keputusan Administratif Non-SKP/STP PT AH di Pengadilan Pajak

Persoalan Keputusan Administratif Non-Surat Ketetapan Pajak (SKP) sering kali menjadi subjek sengketa formal di Pengadilan Pajak, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor PUT-011551.99/2024/PP/M.IXA Tahun 2025. Dalam kasus ini, PT AH mengajukan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor KEP-07203/NKEB/PJ/WPJ.22/2024, yang notabene merupakan keputusan tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan (PPh) Masa Pajak Mei 2023 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP. Gugatan ini menggarisbawahi hak fundamental Wajib Pajak untuk menguji setiap produk hukum yang diterbitkan otoritas pajak, bahkan ketika produk hukum tersebut secara intensi adalah untuk membatalkan ketetapan pajak.

Inti Konflik Prosedural dan Legalitas Keputusan DJP

Inti konflik dalam perkara ini bukanlah mengenai substansi penghitungan PPh yang terutang, melainkan pada legalitas penerbitan Keputusan DJP tersebut. Penggugat berargumen bahwa Keputusan Pembatalan STP tersebut cacat secara prosedural atau tidak benar, meskipun keputusan tersebut pada dasarnya mengafirmasi pembatalan STP. Dalam litigasi gugatan, fokusnya adalah apakah DJP telah melaksanakan kewenangannya sesuai koridor hukum, terutama ketentuan Pasal 36 UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait. Tergugat, yang tidak hadir dalam persidangan terbuka, secara implisit mempertahankan bahwa Keputusan tersebut telah diterbitkan dengan benar, sah, dan mengikat.

Resolusi Majelis Hakim atas Aspek Formil Sengketa

Resolusi atas konflik formal ini diputuskan oleh Majelis Hakim yang berpegangan teguh pada aspek formil. Setelah menelaah berkas sengketa dan argumen yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Keputusan ini secara eksplisit menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-07203/NKEB/PJ/WPJ.22/2024 dinyatakan tidak sah atau tidak benar secara hukum. Putusan ini menjadi preseden kuat bahwa Pengadilan Pajak dapat membatalkan suatu keputusan administratif non-SKP/STP yang cacat formal, meskipun keputusan tersebut terkait dengan pembatalan ketetapan pajak.

Implikasi Putusan Bagi Administrasi Perpajakan dan Wajib Pajak

Implikasi Putusan ini sangat signifikan bagi administrasi perpajakan. Putusan ini mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu berhati-hati dan memastikan kepatuhan absolut terhadap setiap prosedur formal, terutama yang berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan berdasarkan kewenangan Pasal 36 UU KUP. Bagi Wajib Pajak, keputusan ini menegaskan bahwa setiap Keputusan DJP, terlepas dari isinya, dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Pajak jika dianggap merugikan atau cacat prosedur.

Kesimpulan Superioritas Formalitas dalam Sengketa Pajak

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa dalam sengketa administratif, superioritas formalitas dalam penerbitan keputusan oleh otoritas pajak adalah prinsip yang mutlak. Kemenangan Wajib Pajak ini memperkuat posisi Wajib Pajak dalam mengawal setiap proses administrasi perpajakan demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan.

Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini.