Ditolak! Pengadilan Pajak Tegaskan Jasa Giro Bukan Objek PPh Final dan Biaya Bunga Harus Dikurangi Penghasilan Deposito

Putusan Pengadilan Pajak Terkait Penegasan Perlakuan PPh Jasa Giro dan Biaya Bunga PT BAC

PT BAC (Pemohon Banding) menghadapi penolakan atas permohonan bandingnya terhadap koreksi PPh Badan Tahun Pajak 2017 oleh Direktur Jenderal Pajak (Terbanding). Putusan PUT-011995.15/2023/PP/M.XXA Tahun 2024 ini menjadi penting karena memberikan penegasan hukum atas dua sengketa kunci: perlakuan PPh atas Jasa Giro dan penerapan aturan pembatasan biaya bunga (interest limitation).

Inti Konflik Koreksi Penghasilan Jasa Giro

Inti konflik pertama berpusat pada koreksi positif penghasilan Jasa Giro sebesar Rp1.332.106,00. Terbanding berargumen bahwa Jasa Giro merupakan objek PPh non-final sesuai Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang berbeda dari bunga deposito/tabungan yang diatur sebagai objek PPh Final dalam Pasal 4 ayat (2). Sebaliknya, Pemohon Banding bersikukuh bahwa Jasa Giro seharusnya diperlakukan sebagai PPh Final karena telah dipotong oleh bank.

Resolusi Majelis Hakim dan Karakter Limitatif PPh Final

Resolusi atas sengketa pertama, Majelis Hakim sependapat dengan Terbanding. Majelis menegaskan bahwa ketentuan PPh Final dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh bersifat limitatif hanya untuk bunga deposito dan tabungan. Jasa Giro, yang diterima dari rekening giro, secara hukum merupakan objek PPh non-final. Majelis menyatakan bahwa PPh Pasal 23 yang telah dipotong atas Jasa Giro tersebut dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Badan.

Analisis Dampak Putusan Terhadap Klasifikasi Akuntansi dan Perpajakan

Analisis dan dampak putusan ini mengklarifikasi bahwa Wajib Pajak Badan Dalam Negeri harus membedakan dengan tegas perlakuan akuntansi dan perpajakan antara Jasa Giro (non-final) dan Bunga Deposito (final). Kesalahan klasifikasi dapat menyebabkan koreksi penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh Badan (karena final) menjadi terutang (karena non-final).

Kesimpulan Putusan Pengadilan Pajak

Kesimpulannya, putusan ini memperkuat posisi otoritas pajak dalam membedakan Jasa Giro sebagai penghasilan non-final, mengharuskan Wajib Pajak untuk melaporkannya dalam SPT PPh Badan dan mengkreditkan PPh Pasal 23 yang dipotong.

Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini