Jasa Manajemen Dianggap Dividen? PT TRUT Menangkan Banding PPh Pasal 23 Senilai Ratusan Juta Rupiah!

Sengketa Pajak PT TRUT: Gugurnya Koreksi PPh Pasal 23 Atas Secondary Adjustment Dividen Terselubung

Sengketa pemotongan PPh Pasal 23 atas secondary adjustment menjadi isu krusial dalam praktik litigasi perpajakan di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam perkara PT TRUT. Kasus ini berfokus pada otoritas Terbanding dalam melakukan reklasifikasi pembayaran jasa manajemen kepada induk usaha menjadi pembagian dividen terselubung. Terbanding menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh guna menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (ALP), yang berimplikasi pada timbulnya kewajiban potput PPh Pasal 23 sebesar 15%.

Inti Konflik: Kegagalan Pengujian Benefit Test vs Pengecualian Objek Pajak Badan Dalam Negeri

Inti konflik bermula ketika otoritas pajak menilai bahwa Pemohon Banding tidak mampu membuktikan eksistensi dan manfaat (benefit test) atas jasa manajemen dari PT Indo Tambangraya Megah Tbk. Karena dianggap tidak wajar, Terbanding melakukan koreksi positif pada PPh Badan dan secara otomatis melakukan secondary adjustment dengan menganggap selisih pembayaran tersebut sebagai dividen. Sebaliknya, Pemohon Banding menegaskan bahwa jasa tersebut nyata adanya dan memberikan bukti pendukung berupa keterlibatan tim ahli dalam audit dan legal. Lebih jauh, Pemohon berargumen bahwa sebagai sesama subjek pajak badan dalam negeri, transaksi tersebut seharusnya dikecualikan dari objek PPh Pasal 23 sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim: Ketergantungan Sengketa Turunan atas Pembatalan Koreksi Utama Putusan 007341.15/2024/PP

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengambil posisi yang sangat logis dan berdasar pada prinsip kepastian hukum. Majelis menemukan bahwa sengketa turunan ini sangat bergantung pada nasib sengketa utamanya (koreksi biaya jasa manajemen di PPh Badan). Mengingat Pengadilan Pajak telah memutus perkara nomor 007341.15/2024/PP dengan hasil membatalkan koreksi biaya jasa manajemen tersebut, maka dasar hukum untuk melakukan penyesuaian sekunder berupa PPh Pasal 23 atas dividen secara otomatis gugur demi hukum.

Implikasi Putusan: Prinsip Keterikatan Hubungan Antara Primary Adjustment dan Secondary Adjustment

Implikasi dari putusan ini menegaskan prinsip bahwa secondary adjustment tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya primary adjustment yang inkrah. Bagi wajib pajak, putusan ini menjadi preseden penting bahwa pembatalan koreksi di tingkat PPh Badan harus diikuti dengan pembatalan koreksi potput terkait secara paralel. Kemenangan mutlak PT TRUT ini menunjukkan pentingnya konsistensi argumentasi hukum antara sengketa material dan sengketa formal turunannya untuk menghindari pengenaan pajak ganda yang tidak sah.

Analisa Lengkap dan Komprehensif atas Putusan Ini Tersedia di sini