Implementasi norma penghitungan khusus bagi Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPPA) kembali memicu sengketa sengit di Pengadilan Pajak, sebagaimana terungkap dalam kasus BUT DS. Sengketa ini berpusat pada penentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Final Pasal 15 atas nilai ekspor bruto yang dianggap Terbanding berasal dari aktivitas KPPA di Indonesia. Otoritas pajak bersikeras menerapkan KMK 634/1994 yang menetapkan tarif efektif 0,44% dari nilai ekspor, sementara Wajib Pajak berdalih aktivitasnya hanya bersifat penunjang sesuai ketentuan Tax Treaty.
Konflik bermula saat Terbanding melakukan koreksi positif atas DPP PPh Pasal 15 Masa Januari 2022. Terbanding menggunakan data arus barang ekspor sebagai basis pengenaan pajak, berargumen bahwa keberadaan fisik KPPA di Indonesia secara otomatis memicu kewajiban perpajakan norma atas seluruh barang yang masuk ke Indonesia melalui fasilitasi kantor tersebut. Namun, BUT DS membantah dengan argumen bahwa mereka tidak melakukan aktivitas komersial, penjualan, maupun penagihan, sehingga seharusnya tidak ada atribusi penghasilan ke Indonesia.
Majelis Hakim dalam resolusinya menolak permohonan banding Wajib Pajak. Hakim menekankan bahwa selama entitas terdaftar sebagai kantor perwakilan dagang, maka ketentuan norma penghitungan khusus dalam KMK 634/1994 berlaku secara mengikat. Putusan ini memberikan implikasi serius bahwa batasan aktivitas "penunjang" dalam P3B seringkali sulit dipertahankan di hadapan Majelis Hakim jika tidak dibarengi dengan bukti dokumentasi aktivitas harian yang sangat detail. Bagi perusahaan multinasional, kasus ini menjadi pengingat penting untuk meninjau kembali compliance dan dokumentasi fungsi kantor perwakilan mereka di Indonesia guna menghindari beban pajak dari nilai ekspor bruto yang tidak terduga.
'Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini'