Biaya Akrual Bukan Berarti Terutang Pajak? Menang Banding PPh 26 atas Sengketa Bunga Non-Cash

Analisis Hukum: Batasan Yuridis Frasa "Disediakan untuk Dibayarkan" atas Akrual Bunga Afiliasi

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering kali menetapkan saat terutangnya PPh Pasal 26 berdasarkan pengakuan biaya secara akuntansi (akrual), namun putusan ini menegaskan batasan yuridis yang berbeda. Sengketa ini berpusat pada koreksi objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Juni 2017 atas biaya bunga pinjaman dari afiliasi di Inggris yang dicatat oleh PT IWS namun belum dibayarkan secara tunai. Terbanding berargumen bahwa pencatatan biaya dalam pembukuan secara otomatis memenuhi kriteria "disediakan untuk dibayarkan" sesuai Pasal 26 ayat (1) UU PPh, sehingga kewajiban pemotongan pajak muncul seketika saat biaya tersebut diakui.

Inti Konflik: Otomatisasi Akrual Akuntansi vs. Realitas Likuiditas Keuangan

Akar sengketa ini mempertanyakan keabsahan pengenaan pajak atas laba atau penghasilan yang baru eksis di atas kertas kertas kerja akuntansi (*paper profit*) tanpa ada ketersediaan likuiditas riil:

• Pendekatan Terbanding (DJP): Bersikeras menggunakan pendekatan formal-administratif. Setiap kali Wajib Pajak mendebit akun biaya bunga (*interest expense*) di General Ledger, maka kewajiban memotong PPh Pasal 26 (20% atau tarif *tax treaty*) langsung terutang di akhir bulan pengakuan, karena dianggap dana sudah dialokasikan ("disediakan untuk dibayarkan").
• Bantahan Pemohon Banding (PT IWS): Memberikan bantahan keras dengan menunjukkan bukti riil bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) dan pinjaman tersebut bersifat non-interest bearing dalam pelaksanaannya di lapangan. Pemohon Banding menekankan bahwa tidak ada aliran dana keluar (cash out) dan tidak ada dana yang dipisahkan atau disediakan secara khusus di rekening bank yang dapat ditarik oleh pemberi pinjaman. Argumen ini didukung oleh bukti Buku Besar dan Rekening Koran yang menunjukkan nihilnya transaksi pembayaran bunga sepanjang periode sengketa.

Resolusi Majelis Hakim: Hak Menguasai Dana Secara Nyata (*Economic Command*)

Majelis Hakim Pengadilan Pajak menolak generalisasi kaku yang dilakukan oleh DJP dan **mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Akrual Bukan Berarti Dana Tersedia: Majelis Hakim memberikan interpretasi substantif atas frasa "disediakan untuk dibayarkan". Majelis berpendapat bahwa pengakuan biaya secara akuntansi tidak serta merta menciptakan ketersediaan dana secara riil bagi penerima penghasilan luar negeri.
2. Supremasi Realitas Ekonomi: Dalam konteks Pasal 26 UU PPh, pemajakan harus didasarkan pada realitas ekonomi di mana penghasilan telah benar-benar tersedia untuk dikuasai (*command of income*) oleh Wajib Pajak Luar Negeri.
3. Gugurnya Koreksi Akibat Nihilnya Pembuktian Dana: Karena Terbanding tidak mampu membuktikan adanya dana yang siap dicairkan, pemisahan akun bank khusus (*escrow*), atau bukti pembayaran nyata, maka koreksi yang dilakukan fiskus dinilai murni asumsi klerikal dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Implikasi: Pemisahan Tegas Aturan Akuntansi Pembukuan dan Saat Terutang Pajak

Putusan ini menjadi preseden kemenangan substansial yang sangat berharga bagi perusahaan-perusahaan yang mengandalkan pinjaman pemegang saham (*shareholder loan*) luar negeri:

• Tameng Hukum Saat Financial Distress: Putusan ini memperkuat perlindungan hukum bagi Wajib Pajak yang melakukan pencatatan beban secara akrual (demi kepatuhan standar akuntansi) namun belum memiliki kemampuan atau ketersediaan dana untuk melakukan pembayaran secara faktual karena kondisi likuiditas.
• Strategi Manajemen Litigasi: Bagi Wajib Pajak, kunci mematahkan koreksi pemotongan PPh 26 atas biaya akrual intra-grup adalah menyajikan **kombinasi Cash Flow Statement, Rekening Koran Bank secara penuh di bulan sengketa, serta amandemen atau klausul perjanjian pinjaman (*loan agreement*)** yang menegaskan penundaan jatuh tempo bunga.

Kesimpulan: Sengketa ini dimenangkan sepenuhnya oleh Wajib Pajak karena Majelis Hakim lebih mengedepankan pembuktian ketersediaan dana dibandingkan sekadar pencatatan administratif di pembukuan. Pengadilan membatalkan seluruh koreksi PPh Pasal 26 Terbanding.