Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

PUT-004077.16/2024/PP/M.XXB Tahun 2025

Taxindo Prime Consulting
Sabtu, 11 Oktober 2025 | 14:06 WIB

00:00

Optimum dengan Google Chrome

Asas Non-Retroaktif Melindungi Wajib Pajak: Kemenangan PT TPF atas Koreksi PPN Penjualan Agunan Tahun 2020

Industri pembiayaan seringkali menghadapi isu kompleks terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas aset yang diambil alih, atau yang dikenal sebagai agunan. Kasus yang melibatkan PT TPF(sebagai Pemohon Banding) ini menjadi sorotan utama karena menyoroti benturan antara upaya otoritas pajak memperluas basis pemajakan dengan prinsip kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Perusahaan pembiayaan ini mengajukan banding terhadap koreksi PPN Keluaran Masa Pajak Desember 2020 yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dengan inti konflik berada pada koreksi DPP PPN sebesar Rp12.300.389.000,00 yang berasal dari Penjualan Unit Kendaraan Tarikan.

Direktorat Jenderal Pajak secara kukuh berargumen bahwa penjualan agunan telah memenuhi unsur terutangnya PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN. Namun, PT TPF membantah koreksi tersebut dengan berpegangan pada asas legalitas perpajakan. Perusahaan menekankan bahwa pada saat transaksi penjualan agunan terjadi pada Desember 2020, belum ada peraturan spesifik yang mengatur pengenaan PPN atas penjualan aset tarikan oleh perusahaan pembiayaan. Aturan yang relevan dan spesifik, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2023—yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 9A UU PPN untuk mengenakan PPN besaran tertentu—secara eksplisit baru mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023. Dengan demikian, perusahaan berpendapat bahwa penerapan PMK tersebut secara surut (retroaktif) untuk memajaki transaksi tahun 2020 tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyerap argumen tersebut dan memberikan pertimbangan hukum yang kuat. Majelis mengakui bahwa meskipun Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan PPN dengan besaran tertentu (Pasal 9A UU PPN), kewenangan tersebut harus dilaksanakan melalui peraturan pelaksana yang memiliki tanggal efektif. Majelis menegaskan bahwa suatu ketentuan perpajakan, terutama yang menyangkut pengenaan pajak baru, dilarang untuk diberlakukan surut. Oleh karena transaksi penjualan agunan terjadi jauh sebelum 1 Mei 2023, Majelis berpendapat tidak ada dasar hukum yang memadai untuk memungut PPN atas transaksi tersebut pada tahun 2020. Keputusan ini secara logis menghasilkan pembatalan koreksi DPP PPN senilai Rp12,3 miliar, dan pada akhirnya, Majelis memutuskan untuk Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding PT TPF.

Putusan ini menjadi preseden penting yang menegaskan perlindungan Wajib Pajak di Indonesia dari koreksi yang bersifat retroaktif. Kemenangan ini memperkuat prinsip bahwa otoritas pajak harus terikat pada tanggal efektif berlakunya suatu peraturan, terutama ketika regulasi tersebut dikeluarkan untuk memperluas cakupan pemajakan atau mengubah skema penghitungan. Bagi perusahaan pembiayaan, kasus ini menjadi benchmark bahwa kewajiban PPN atas penjualan agunan dengan skema besaran tertentu hanya dimulai sejak PMK 41/2023 berlaku. Secara gamblang, kasus PT TPF menunjukkan kekuatan asas non-retroaktif dalam sistem hukum pajak Indonesia.

Analisa komprehensif dan putusan lengkap atas sengketa ini tersedia di sini