Pelaksanaan PP Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang -Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu

Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya

Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia

Penyesuaian atas Ketentuan PMK 18/PMK.03/2021 - Pelaksanaan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN & PPnBM, serta KUP - bagian Kriteria Keahlian Tertentu & Tata Cara Pengenaan PPh bagi WNA

Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan

Siapa Kami

Taxindo Prime Consulting (TPC) hadir sebagai mitra strategis terpercaya yang bergerak secara komprehensif di bidang konsultasi perpajakan, akuntansi, pengembangan bisnis, dan hukum bisnis. Dengan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme, TPC berdedikasi untuk memberikan lebih dari sekadar jasa konsultasi; kami menyediakan edukasi, saran taktis, serta solusi konkret. Seluruh layanan kami dirancang untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan perpajakan maupun bisnis klien secara objektif, mendalam, dan sepenuhnya independen demi menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha.

Lihat Details

KANTOR

Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id

IKUTI KAMI

Registrasi NPWP & PKP era Core Tax

Integrasi NIK-NPWP

Taxpayer Account Management (TAM)

Tax Ledger & deposit pajak

Kode billing otomatis & self-assessment digital

Sertifikat digital & e-sign

e-Faktur & SPT Masa PPN

e-Bupot unifikasi

Layanan elektronik lainnya (SKD, pengembalian, pengurangan sanksi)

Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Warisan Belum Terbagi

Pendaftaran Wajib Pajak Badan

Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Instansi Pemerintah

Aktivasi Akun Wajib Pajak

Permintaan Kode Otorisasi

Pemberitahuan Sertifikat Elektronik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Perubahan Data Wajib Pajak Orang Pribadi dan Warisan Belum Terbagi

Perubahan Data Wajib Pajak Badan

Perubahan Data Wajib Pajak Instansi Pemerintah

Penetapan Wajib Pajak Nonaktif

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pernyataan Kegiatan Usaha Dan Tempat Kegiatan Usaha Yang Sebenarnya

Permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Penetapan Status Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Toko Retail (VAT Refund)

Penetapan Status Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan (Deemed VAT)

Penetapan Status Wajib Pajak Pemungut Bea Meterai

Penetapan Status Wajib Pajak Pihak Yang Dapat Ditunjuk Sebagai Kuasa Wajib Pajak

Permohonan Untuk Ditetapkan Sebagai Pemungut Bea Meterai

Pernyataan Kesediaan Untuk Ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai

Perubahan Data Pihak Yang Dapat Ditunjuk Sebagai Kuasa Wajib Pajak

Pencabutan Status Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Toko Retail (VAT Refund)

Pencabutan Status Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (Deemed VAT)

Pencabutan Status Wajib Pajak Pemungut Bea Meterai

Pencabutan Status Wajib Pajak Pihak Yang Dapat Ditunjuk Sebagai Kuasa Wajib Pajak

Pencabutan Penetapan Pemungut Bea Meterai

Pernyataan Tidak Lagi Memenuhi Kriteria Sebagai Pemungut Bea Meterai

Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Perubahan Data Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak

Surat Penolakan Penetapan Pemungut Bea Meterai

Surat Keterangan Terdaftar

Logo Tax Free Shop

Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak

Logo Tax Refund For Tourists

Surat Keterangan Aktivasi Nomor Induk Kependudukan

Surat Pencabutan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Toko Retail (VAT Refund)

Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak

Surat Pencabutan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (Deemed VAT)

Surat Penerbitan Kode Otorisasi DJP

Surat Pencabutan Penetapan Pemungut Bea Meterai

Surat Pemberitahuan Perubahan Data

Surat Pencabutan Keterangan Dapat Ditunjuk Sebagai Kuasa Wajib Pajak

Surat Pengembalian Permohonan

Surat Penolakan Pencabutan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Toko Retail (VAT Refund)

Surat Penolakan Perubahan Data

surat penolakan pencabutan penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (Deemed VAT)

Surat Pindah

Surat Penolakan Pencabutan Penetapan Pemungut Bea Meterai

Surat Penolakan Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar

Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKT PBB)

Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Aktif

Surat Penolakan Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Penetapan Wajib Pajak Non Aktif

Surat Pemberitahuan Perubahan Data Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Aktif

Surat Penolakan Perubahan Data Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Surat Keputusan Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKT PBB)

Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Surat Penolakan Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKT PBB)

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Penetapan Pengusaha Kena Pajak Toko Retail (VAT Refund)

Surat Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan (Deemed VAT)

Surat Penetapan Pemungut Bea Meterai

Surat Keterangan Dapat Ditunjuk Sebagai Kuasa Wajib Pajak