Beranda Publikasi & Konsultasi Berita
Berita

Jurus Jitu DJP: Strategi Fiskal Baru di Tengah Ancaman Shortfall

Taxindo Prime Consulting
Kamis, 28 Agustus 2025 | 14:56 WIB
00:00
Optimum dengan Google Chrome
Jurus Jitu DJP: Strategi Fiskal Baru di Tengah Ancaman Shortfall
Dinamika ekonomi dan fiskal Indonesia terus bergerak. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baru untuk mengoptimalkan pendapatan negara dan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi.

Berbagai langkah-langkah pemerintah telah dilakukan dalam memperkuat penerimaan pajak, termasuk pengetatan aturan restitusi dan implementasi sistem baru. Namun, upaya ini juga dilakukan di tengah kekhawatiran akan pelebaran kesenjangan penerimaan pajak atau shortfall. Isu transfer dana ke daerah juga menjadi sorotan yang mendorong perlunya inovasi fiskal di tingkat lokal.

Langkah strategis telah ditempuh pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara di tengah tantangan ekonomi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengambil langkah proaktif dengan menambah perusahaan asing sebagai pemungut pajak digital dan memperketat syarat restitusi pajak guna memastikan kepatuhan wajib pajak. Upaya ini diperkuat dengan rencana percepatan implementasi Core Tax System yang diharapkan mampu menjaring potensi pajak dari sektor shadow economy.

Di sisi lain, tantangan fiskal juga muncul dari sisi belanja pemerintah, khususnya dengan penurunan anggaran transfer ke daerah sebesar 24,7%. Situasi ini mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendesak pemerintah daerah agar lebih mandiri dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai sumber pendapatan baru.

Meski berbagai langkah telah diambil untuk memperkuat penerimaan negara, kekhawatiran akan pelebaran kesenjangan penerimaan pajak (shortfall) tetap membayangi. Jika laju pertumbuhan ekonomi meleset dari target 5,4%, maka pendapatan pajak yang diharapkan pun bisa tidak tercapai, menuntut pemerintah untuk mencari solusi lain demi menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Peristiwa-peristiwa ini mencerminkan prioritas utama pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Penambahan perusahaan asing sebagai pemungut pajak digital dan percepatan Core Tax System menunjukkan upaya serius pemerintah dalam menjaring penerimaan pajak dari sektor yang sebelumnya sulit dijangkau. Sementara itu, pengetatan restitusi pajak merupakan langkah defensif untuk memastikan setiap rupiah pajak kembali ke kas negara. Di sisi lain, penurunan transfer ke daerah memaksa otonomi fiskal yang lebih besar, mendorong daerah untuk kreatif mencari pendapatan dari BUMD dan UMKM. Namun, semua upaya ini terancam oleh risiko shortfall pajak jika pertumbuhan ekonomi tidak sesuai target.

Langkah-langkah yang diambil oleh DJP, DPR, dan pemerintah secara umum menggarisbawahi tantangan ganda yang dihadapi Indonesia, yaitu menstimulasi pertumbuhan ekonomi sambil memastikan penerimaan negara tetap optimal. Baik pelaku usaha, investor, maupun pemerintah daerah harus siap beradaptasi dengan perubahan regulasi yang ketat dan mandiri. Keberhasilan pemerintah dalam menyeimbangkan dua tujuan ini akan menentukan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi di masa depan.


Daftar Sumber

Berita
08 April 2026 • Taxindo Prime Consulting | Lilik F Pracaya, Ak., CA., ME., BKP (C)

Restrukturisasi Pajak 2026: Reorganisasi DJP, Audit Restitusi Pajak Oleh BPKP, dan Penunjukan PMSE Pemungut Pajak
Artikel Selengkapnya
Artikel
13 April 2026 • Taxindo Prime Consulting

Strategi Tax Planning Pembetulan SPT Lebih Bayar di Era Coretax: Efisiensi dan Mitigasi Sanksi

Coretax Pembetulan SPT | Delta SPT | KUP

Artikel
16 Maret 2026 • Taxindo Prime Consulting | Lilik F Pracaya, Ak., CA., ME., BKP (C)

Panduan Lengkap PPN Ekspor Jasa Kena Pajak dan Format PEJ di Era Coretax

Putusan Selengkapnya
Putusan
17 April 2026 • Taxindo Prime Consulting

NPWP Salah Tulis? Inilah Cara DJP dan Pengadilan Pajak Membereskan Error Administratif Secara Kilat!

Putusan Pengadilan Pajak | PPh Pasal 26 Tidak Final | Gugatan | Membetulkan

PUTP1-007420.13/2023/PP/M.VIB Tahun 2024

Putusan
17 April 2026 • Taxindo Prime Consulting

Waspada! Gugatan Pajak PT DP Kandas Akibat Salah Tanda Tangan: Pelajaran Mahal Mengenai Kewenangan Direksi di Pengadilan Pajak

Putusan Pengadilan Pajak | Gugatan Pajak | Gugatan | Tidak Dapat Diterima

PUT-001670.99/2019/PP/M.XVB Tahun 2019

Siapa Kami
Taxindo Prime Consulting (TPC) hadir sebagai mitra strategis terpercaya yang bergerak secara komprehensif di bidang konsultasi perpajakan, akuntansi, pengembangan bisnis, dan hukum bisnis. Dengan komitmen terhadap integritas dan profesionalisme, TPC berdedikasi untuk memberikan lebih dari sekadar jasa konsultasi; kami menyediakan edukasi, saran taktis, serta solusi konkret. Seluruh layanan kami dirancang untuk membedah dan menyelesaikan permasalahan perpajakan maupun bisnis klien secara objektif, mendalam, dan sepenuhnya independen demi menjaga kepatuhan dan keberlanjutan usaha.
Lihat Details
KANTOR
Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id
Copyright © 2026 Taxindo Prime Consulting

Seluruh konten di website ini hanya disajikan untuk tujuan informasi dan edukasi umum. Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat atau konsultasi perpajakan profesional yang spesifik untuk situasi Anda. Kami sangat menganjurkan Anda untuk menghubungi tim konsultan kami secara langsung guna mendapatkan panduan dan nasihat yang tepat.
Taxindo Prime Consulting
Kalkulator Pajak dan Transfer Pricing
Kalender Pajak
×
Newsletter