PPN Kawasan Berikat Dibatalkan? Pengadilan Pajak Putuskan Selisih CPO Akibat Susut Adalah Wajar, Bukan Penjualan Kena Pajak

Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002684.16/2024/PP/M.VA Tahun 2025 secara tegas menyoroti kompleksitas interpretasi ketentuan fasilitas perpajakan yang terintegrasi dengan kepabeanan, khususnya terkait penerapan PPN Tidak Dipungut atas Barang Kena Pajak (BKP) yang dimasukkan ke Kawasan Berikat (KB).

Kasus PT CCL fokus pada koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebesar Rp11.246.380,00 yang berasal dari selisih kuantitas Crude Palm Oil (CPO) antara dokumen Faktur Pajak Keluaran dengan Pemberitahuan Pabean (BC 4.0), yang oleh Terbanding (DJP) dianggap sebagai penyerahan BKP terutang PPN. Inti konflik bermula dari perspektif yang berbeda mengenai selisih kuantitas CPO yang diserahkan. Terbanding mendasarkan koreksi pada pendekatan formalitas dokumen, berargumen bahwa selisih kuantitas yang tidak tercantum dalam BC 4.0 berarti CPO sejumlah itu tidak dimasukkan dan diolah di Kawasan Berikat, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas PPN Tidak Dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 16B UU PPN dan aturan pelaksananya. Pandangan ini menempatkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pabean sebagai prasyarat mutlak.

Sebaliknya, Pemohon Banding memberikan narasi argumentatif yang didukung substansi industri.

PT CCL membantah adanya penjualan di luar KB, menegaskan bahwa selisih kuantitas yang timbul merupakan kesusutan alami (shrinkage) yang tidak terhindarkan selama proses penguapan dan residu di tangki timbun saat CPO dikirim melalui jalur laut. Pemohon Banding juga membuktikan bahwa persentase susut tersebut masih dalam batas kewajaran industri dan risiko kesusutan telah disepakati untuk ditanggung oleh pembeli.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengambil posisi yang mengutamakan pembuktian substansi.

Majelis sepakat dengan argumen Pemohon Banding bahwa kesusutan CPO adalah hal wajar, yang nilainya relatif kecil (sekitar 0,19%) dibandingkan total penyerahan. Dengan kegagalan Terbanding untuk membuktikan secara meyakinkan bahwa selisih kuantitas CPO tersebut nyata-nyata dijual atau dimanfaatkan di luar Kawasan Berikat, Majelis Hakim memandangkan bahwa koreksi PPN Keluaran atas pos ini tidak dapat dipertahankan. Putusan ini menjadi preseden penting yang menggarisbawahi perlunya otoritas pajak untuk tidak hanya mengandalkan perbedaan formalitas dokumen pabean, tetapi juga melakukan pembuktian substansial atas terjadinya penyerahan kena pajak yang sebenarnya, terutama dalam sengketa yang melibatkan komoditas dengan risiko susut alami.

Implikasinya, Wajib Pajak di sektor ini harus proaktif menyiapkan studi teknis tentang kesusutan komoditas sebagai bagian dari mitigasi sengketa pajak.
 

Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini