Menggugat Wewenang Kepala Seksi dalam STP: Mengapa Majelis Hakim Menolak Dalil Cacat Prosedur WP?

Sengketa Pajak: Validitas STP Sanksi Administrasi dan Wewenang Mandat PT AKJ

Sengketa ini bermula ketika PT Asindo Karsa Jaya (AKJ) menerima Surat Tagihan Pajak (STP) sanksi administrasi denda 60% sebagai konsekuensi dari Putusan Banding yang menolak permohonan mereka. Penggugat mengajukan keberatan administratif hingga gugatan ke Pengadilan Pajak dengan argumen bahwa STP tersebut cacat hukum karena diterbitkan tanpa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), melampaui jangka waktu pemeriksaan lapangan, dan ditandatangani oleh pejabat (Kepala Seksi/Kepala KPP) yang dianggap tidak memiliki wewenang atribusi. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa penerbitan STP tersebut bukanlah produk dari proses audit atau pemeriksaan lapangan (field audit), melainkan murni hasil penelitian administrasi atas data Putusan Banding yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga batasan waktu pemeriksaan tidak relevan.

Pertimbangan Hakim: Distingsi Penelitian Administrasi vs Pemeriksaan Lapangan

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya secara tegas membedakan antara STP hasil pemeriksaan dengan STP hasil penelitian data administratif. Hakim berpendapat bahwa kewajiban penyusunan LHP dan batasan waktu 6 bulan hanya berlaku untuk pemeriksaan lapangan guna menguji kepatuhan, sedangkan sanksi denda Pasal 27 ayat (5d) UU KUP adalah sanksi otomatis yang bersifat administratif-deklaratif. Terkait isu kewenangan, Majelis Hakim merujuk pada KEP-206/PJ/2021 dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 P/HUM/2024, yang menyatakan bahwa delegasi wewenang melalui mandat kepada Kepala Seksi adalah sah secara hukum administrasi pemerintahan demi efektivitas pelayanan publik. Putusan ini menegaskan bahwa dalil formal mengenai cacat prosedur tidak dapat membatalkan kewajiban perpajakan jika prosedur yang ditempuh otoritas pajak telah sesuai dengan instrumen hukum internal yang diakui secara nasional.

Implikasi Putusan: Legitimasi Mandat dan Pemahaman Prosedur

Implikasi dari putusan ini bagi Wajib Pajak adalah pentingnya memahami distingsi prosedur antara proses pemeriksaan (audit) dan penelitian administratif. Wajib Pajak tidak dapat menggunakan parameter formal pemeriksaan untuk menyanggah produk hukum yang bersifat administratif-otomatis. Bagi praktisi, kasus ini memperjelas bahwa legitimasi penandatanganan dokumen perpajakan oleh pejabat di tingkat KPP melalui mandat KEP-206/PJ/2021 memiliki posisi hukum yang kuat dan sulit digoyahkan melalui jalur gugatan formalitas semata.

Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini