Hati-Hati Koreksi Deemed Income! Bagaimana BUT D S.A Menangkan Sengketa PPh Pasal 15 Meski Dianggap Sebagai Kantor Perwakilan Dagang Asing

Eksistensi vs. Asumsi: Analisis Pembatalan PPh Final Pasal 15 BUT D S.A senilai Rp26,31 Miliar

Sengketa ini bermula ketika Terbanding melakukan koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Final Pasal 15 terhadap BUT D S.A untuk Masa Pajak Desember 2022 senilai Rp26,31 miliar. Terbanding menggunakan skema deemed income sebesar 0,44% dari nilai bruto ekspor, dengan asumsi bahwa Pemohon Banding merupakan Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA).

Inti Konflik: Kualifikasi Entitas & Hubungan Efektif

Fokus utama konflik terletak pada apakah kegiatan kontrol kualitas menciptakan hubungan efektif dengan penghasilan impor di Indonesia.

Resolusi Majelis Hakim: Kemenangan Prinsip Materiil

Majelis Hakim menekankan prinsip substance over form. Hakim menemukan fakta bahwa transaksi impor terjadi secara business-to-business (Singapura langsung ke pembeli Indonesia) tanpa melalui Pemohon Banding. Ekualisasi PPh Pasal 21 dan PPh Badan memperkuat bukti bahwa perusahaan tidak lagi beroperasi dan tidak melakukan pembayaran gaji pada periode sengketa.

Logika Norma Pasal 15:$$\text{Pajak Terutang} \iff \text{Penghasilan Riil} + \text{Hubungan Efektif}$$$$\text{Asumsi Keberadaan Kantor} \neq \text{Objek Pajak}$$

Implikasi Hukum & Kepastian Usaha

Putusan ini menjadi preseden penting bagi kantor perwakilan asing di Indonesia mengenai kekuatan hukum izin BKPM.

• Status KPPA vs. KPDA: Pembatasan izin usaha oleh BKPM adalah bukti kuat yang tidak bisa diabaikan dalam menentukan status subjek pajak.
• Penghentian Operasional: Pencabutan izin usaha secara legal menggugurkan asumsi adanya aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
• Beban Pembuktian: DJP tidak dapat menerapkan skema norma secara sepihak tanpa membuktikan aliran dana atau imbalan riil.