Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), perlu disusun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud.

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Penjelasan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Prosedur pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka percepatan investasi dengan kriteria tertentu melalui PTSP Pusat di BKPM.⁠​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌‌​‌​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​‌⁠

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-182/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.⁠​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌‌​‌​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​‌⁠
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak beserta perubahannya.
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.⁠​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌‌​‌​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​‌

1. Ketentuan Umum

2. Prosedur Pendaftaran dan Pemberian NPWP dalam rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu Melalui PTSP Pusat di BKPM

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui PTSP Pusat di BKPM.
2. Terhadap permohonan NPWP diterbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan tempat terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM.⁠​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌‌​‌​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​‌⁠
3. Petugas Pendaftaran memberikan Kartu NPWP secara langsung kepada Wajib Pajak.
4. Terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan dan diberikan Kartu NPWP di PTSP Pusat BKPM, KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM mencetak SKT.
5. SKT sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak di KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM.⁠​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌‌​‌​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​‌⁠
6. Dalam hal SKT tidak disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak, KPP mengarsipkan SKT sampai dilakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 3.
7. Petugas Pendaftaran membuat alat keterangan (alket) untuk setiap pemegang saham orang pribadi Warga Negara Indonesia dan entitas dalam negeri untuk disampaikan oleh KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM ke KPP tempat pemegang saham terdaftar.
8. Petugas Pendaftaran menyampaikan alket sebagaimana dimaksud pada huruf f, Tanda Terima Kartu NPWP, Daftar Nominatif Harian Pendaftaran NPWP, dan berkas pendaftaran Wajib Pajak, ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan BKPM paling lambat pada hari kerja berikutnya.⁠​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌‌​​​​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​‌​​​‌‌​​​‌‌​‌‌‌‌‌​​​‌‌​​​​‌​‌‌‌​‌​​​‌‌‌​‌​‌​‌‌‌​​‌​​‌‌​​​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌‌‌‌​​​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​‌⁠

3. Tindak Lanjut