Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 172 Tahun 2023 mengatur konsep Hubungan Istimewa secara komprehensif bagi interaksi bisnis Wajib Pajak Badan di Indonesia. Aturan ini menetapkan tiga pilar utama sebagai penentu keterikatan, yakni kepemilikan modal minimal 25%, penguasaan manajemen atau kontrak, serta ikatan keluarga satu derajat. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tersebut wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm's Length Principle) dalam aktivitas operasionalnya. Entitas bisnis bersangkutan juga harus menyusun Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP Doc) apabila nilai transaksinya melampaui ambang batas yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi ini memastikan setiap harga transaksi antar pihak berafiliasi selalu mencerminkan harga pasar yang wajar.

Dalam lanskap perpajakan modern, konsep Hubungan Istimewa menjadi sangat krusial, terutama bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki interaksi bisnis dengan entitas lain. Ketika transaksi dipengaruhi oleh pihak yang memiliki Hubungan Istimewa, harga transaksi tersebut wajib mencerminkan harga pasar wajar atau Arm's Length Principle (ALP). Di Indonesia, hal ini diatur secara komprehensif melalui PMK 172 Tahun 2023.

Definisi dan Tiga Pilar Utama Hubungan Istimewa

Menurut Pasal 2 PMK 172 Tahun 2023, hubungan istimewa adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh tiga pilar utama:

Kepemilikan atau Penyertaan Modal
Penguasaan
Hubungan Keluarga Sedarah atau Semenda

Keadaan Ketergantungan atau Keterikatan

Ketiga pilar di atas bermuara pada penentuan adanya keadaan ketergantungan yang nyata, yang hadir ketika:

Mengendalikan Pihak yang Lain: Kemampuan mendikte keputusan manajerial atau operasional pihak lain melalui modal, posisi, atau kontrak.
Tidak Berdiri Bebas: Entitas sangat bergantung pada pihak lain sehingga tidak dapat menjalankan usaha secara independen (memengaruhi harga, volume, atau strategi).

1. Hubungan Istimewa Karena Kepemilikan (Penyertaan Modal)

Kriteria ini adalah yang paling terukur secara kuantitatif berdasarkan persentase penyertaan:

Penyertaan Modal Minimal 25%: Kepemilikan langsung maupun tidak langsung sebesar 25%.
Contoh: PT A memiliki 30% saham di PT B. Maka PT A dan PT B memiliki Hubungan Istimewa.
Pengendalian oleh Pihak yang Sama (Common Control): Dua WP atau lebih dikuasai oleh pihak ketiga yang sama dengan kepemilikan minimal 25%.
Contoh: Bapak D memiliki 30% saham di PT C dan 40% saham di PT E. Maka PT C dan PT E terikat dalam Hubungan Istimewa.

2. Hubungan Istimewa Karena Penguasaan

Berfokus pada substansi ekonomi dan kendali nyata meskipun tanpa kepemilikan saham mayoritas. Kondisi ini mencakup:

Penguasaan Kontraktual: Hak veto atas keputusan strategis melalui perjanjian.
Penguasaan Manajemen/Teknologi: Penempatan jajaran direksi utama atau ketergantungan pada teknologi pihak lain.
Pernyataan Diri: Secara komersial mengaku sebagai satu Grup Usaha (misal: dalam annual report atau penggunaan logo identik).

Kasus Unik: Jika PT XYZ dan PT ABC membuat MoU untuk diperlakukan sebagai hubungan istimewa demi berbagi informasi rahasia, maka secara perpajakan hubungan tersebut dianggap ada.

3. Hubungan Istimewa Karena Keluarga

Berdasarkan Pasal 2 ayat (6) PMK 172, ikatan kekerabatan dianggap menimbulkan keterikatan pengaruh secara inheren. Batasannya adalah satu derajat:

Kategori	Garis Lurus (1 Derajat)	Garis Samping (1 Derajat)
Sedarah (Ikatan Darah)	Ayah, Ibu, Anak	Saudara Kandung
Semenda (Perkawinan)	Mertua, Menantu, Anak Tiri	Ipar

Ringkasan dan Implikasi

Jika salah satu kriteria di atas terpenuhi, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk:

Menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU/ALP).
Menyusun Dokumen Penentuan Harga Transfer (TP Doc) jika ambang batas transaksi tertentu terlampaui.

Apakah Perusahaan Saya Wajib Membuat Transfer Pricing Document?

TP Doc Threshold Test Cek Disini

Telah dikurasi oleh

Naufal Afif, M.Ak., BKP (B)., CA., APCIT., APCTP., ASEAN CPA.

Tax, Customs, & Transfer Pricing Consultant

Lihat Details

Memahami Kriteria Hubungan Istimewa dalam Perpajakan

Memahami Konsep Arms Length Principle (PKKU) dalam Transfer Pricing

Mengupas Tuntas Transfer Pricing: Definisi, Penyebab, dan Regulasi di Indonesia

Hubungan Istimewa dalam Perpajakan Indonesia: Definisi, Kriteria, dan Studi Kasus

Membedah Jenis-Jenis Transaksi Afiliasi dalam Transfer Pricing: Dari Transaksi Barang Berwujud hingga Restrukturisasi Bisnis

Dasar Hukum dan Pedoman International Transfer Pricing Indonesia: Harmonisasi Lokal dan Standar Global

Membedah Substansi di Balik Angka: Delineasi dan Rekarakterisasi Transaksi dan Transfer Pricing

Analisis Rantai Nilai dan Penyelarasan Penciptaan Nilai dengan Hasil Transfer Pricing

Menguji Validitas Kewajaran Transaksi Afiliasi: Terpenuhi Tiga Pilar Arm's Length Principle Secara Kumulatif

The Golden Rule of Transfer Pricing: Memahami Konsep Arm's Length Principle di Berbagai Yurisdiksi

Mengelola Ketidakpastian: Konsep Risiko dan Pengalokasiannya dalam Analisis Transfer Pricing Modern

Di Antara Seni dan Angka: Mengapa Transfer Pricing Bukan Ilmu Pasti?

Analisis Fungsional: Pondasi Utama Penerapan Arms Length Principle dalam Transfer Pricing

Analisis Kesebandingan: Jantung Penerapan Arms Length Principle dalam Transfer Pricing

Membedah Rentang Kewajaran dan Titik Koreksi dalam Analisis Transfer Pricing

Dinamika Ex Ante dan Ex Post dalam Analisis Transfer Pricing: Menjembatani Ekspektasi dan Realita

Pendekatan Segregasi dan Agregasi dalam Analisis Transfer Pricing

Single Year vs. Multi-Year Analysis: Dinamika Penerapan dan Kepatuhan Transfer Pricing di Berbagai Yuridiksi

Memilih Alat Ukur yang Tepat: Panduan Komprehensif Profit Level Indicator (PLI) dalam Transfer Pricing

Metode Comparable Uncontrolled Price (CUP): Standar Emas dalam Penerapan Arm’s Length Principle

Metode Harga Penjualan Kembali (Resale Price Method): Strategi dan Penerapan dalam Transfer Pricing

Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method): Mekanisme, Penerapan, dan Tantangan Akuntansi

TNMM Internal, Cara Murah dan Mudah Menghindari Koreksi Transfer Pricing

Metode Pembagian Laba (Profit Split Method): Solusi untuk Transaksi Terintegrasi dan Bernilai Unik

Metode Laba Bersih Transaksional (TNMM): Pendekatan Fleksibel dalam Penerapan Arms Length Principle

Eksplorasi "Metode Lainnya" dalam Transfer Pricing: Solusi untuk Transaksi Kompleks dan Tidak Berwujud

Memilih dan Menerapkan Metode Transfer Pricing yang Tepat

Seni dan Sains Benchmarking Analysis: Strategi Menghindari Jebakan "Cherry Picking" dalam Transfer Pricing

Panduan Teknis: Cara Pengisian Ikhtisar Master File dan Local File pada SPT Tahunan

Kapan TP Doc Master File dan Local File Dilaporkan ke Kantor Pajak?

Bedah Anatomi Dokumen Lokal (Local File)

Bedah Isi Dokumen Induk (Master File) Sesuai PMK 172/2023

Panduan Lengkap Kewajiban TP Doc: Ambang Batas, Tenggat Waktu, dan Studi Kasus

Panduan Lengkap Notifikasi CbCR dan Petunjuk Pengisiannya Sesuai PMK 172 Tahun 2023

Panduan Lengkap Kewajiban CbCR (Laporan per Negara) Sesuai PMK 172 Tahun 2023: Syarat, Jadwal, dan Studi Kasus

Bedah Anatomi CbCR: Panduan Teknis Pengisian Formulir CBC-1, CBC-2, dan CBC-3 Sesuai PMK 172/2023

Panduan Teknis Pelaporan CbCR: Kriteria, Isi, dan Studi Kasus Perhitungan Sesuai PMK 172/2023

Risiko dan Sanksi Kelalaian Melapor File CbCR dan Notifikasi CbCR Sesuai PMK 172/2023

Pemeriksaan Transfer Pricing, Tahapan, dan Dokumentasi Yang Digunakan

Advance Pricing Agreement (APA): Strategi Proaktif Kepastian Pajak

Mutual Agreement Procedure (MAP) dalam PMK 172/2023: Strategi Penyelesaian Sengketa dan Interaksinya dengan Banding

Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan - Lampiran Khusus 3A, 3A-1 dan 3A-2

PMK 172 Tahun 2023

PMK 172 Tahun 2023 - APA

Sosialisasi PER-22.PJ.2013 Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Sosialisasi Pengisian Formulir PER-22.PJ.2013 Tentang Pedoman Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Panduan CORETAX DJP – CbCR (Country by Country Report)

OECD - Manual on Effective Mutual Agreement Procedures - Inclusive Framework on BEPS

Update Role Akses Kini Tambah Banyak

Indonesia Dispute Resolution Profile

Dokumentasi Transfer Pricing

Kesepakatan Harga Transfer (APA)

Prosedur Persetujuan Bersama (MAP)

Daftar Jenis dan Bentuk Surat Dan Formulir Dalam Pemeriksaan WP Memiliki Hubungan Istimewa (PER - 22.PJ_.2013)

Surat Permintaan Keterangan Atau Bukti

Surat Pernyataan

Transaksi Dalam Hubungan Istimewa

Laporan Keuangan Tersegmentasi

Analisis Supply Chain Management

Analisis Fungsi, Aset, Dan Risiko (Analisis FAR)

Karakteristik Usaha

Analisis Kesebandingan

Surat Panggilan Untuk Memberikan Keterangan Transaksi Afiliasi

Berita Acara Pemberian Keterangan Wajib Pajak Terkait Transaksi Afiliasi

Daftar Format Tambahan Kertas Kerja Pemeriksaan Transfer Pricing

Pengujian Penerapan PKKU Pada Transaksi Afiliasi

Pemegang Saham dan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Analisis Industri Wajib Pajak

Transaksi Afiliasi

Analisis Rantai Suplai

Analisis Fungsi

Karakteristik Usaha Wajib Pajak

Identifikasi Ketersediaan Pembanding

Pemilihan Metode Transfer Pricing

Analisis Kesebandingan

Penentuan Harga-Laba Wajar Transaksi Afiliasi dan Pengaruh Thd Pos Yang Diperiksa

Lampiran III E. Uraian Hasil Pemeriksaan

Indonesia

Singapore

Jepang