Menggugurkan Koreksi PPN Melalui Pembuktian Ketidakwajaran Koreksi Primer PPh Badan pada Sengketa Transfer Pricing 

Analisis Sengketa PT UIP: Dampak Putusan Transfer Pricing PPh Badan terhadap Koreksi DPP PPN

Otoritas pajak seringkali melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN sebagai implikasi dari koreksi harga jual pada sengketa transfer pricing di PPh Badan. Dalam kasus PT UIP, Terbanding melakukan koreksi atas penyerahan Crude Palm Kernel Oil (CPKO) kepada pihak afiliasi dengan dalih bahwa penyesuaian (adjustment) terhadap harga acuan Reuters tidak akurat. Terbanding berpendapat bahwa komponen Pungutan Ekspor (Levy) dan Bea Keluar tidak seharusnya menjadi faktor pengurang dalam menentukan harga domestik karena transaksi dilakukan di dalam negeri, sehingga harga jual dianggap terlalu rendah dan tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU).

Inti Konflik: Metodologi CUP dan Penyesuaian Apple-to-Apple

Inti konflik ini berpusat pada metodologi penentuan harga wajar menggunakan metode Comparable Uncontrolled Price (CUP). PT UIP melakukan penyesuaian beda kondisi dari harga CIF Rotterdam menjadi harga lokal guna mencapai apel-ke-apel (apple-to-apple comparison). Sebaliknya, Terbanding menilai penyesuaian tersebut tidak andal dan tetap mempertahankan nilai koreksi berdasarkan harga pasar tanpa penyesuaian Levy dan PE. Perbedaan fundamental ini memicu sengketa pada pos Pajak Keluaran yang PPN-nya tidak dipungut, yang secara otomatis berdampak pada total omzet yang dilaporkan.

Pertimbangan Hakim: Pembatalan Koreksi Sekunder demi Kepastian Hukum

Majelis Hakim memberikan resolusi dengan meninjau keterkaitan antara sengketa PPN ini dengan sengketa PPh Badan yang merupakan koreksi primer. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis merujuk pada putusan nomor PUT-005215.15/2024/PP/M.XIVB Tahun 2025 yang telah membatalkan koreksi harga jual pada level PPh Badan. Hakim berpendapat bahwa karena dasar sengketa utamanya (koreksi primer) telah dinyatakan tidak dapat dipertahankan, maka koreksi turunan pada DPP PPN (koreksi sekunder) secara yuridis harus dibatalkan demi hukum untuk menjaga konsistensi putusan.

Implikasi: Pentingnya Keselarasan Substansi Antar-Jenis Pajak

Analisis dampak dari putusan ini menegaskan pentingnya keterkaitan substansi antara berbagai jenis pajak dalam satu objek sengketa yang sama. Bagi wajib pajak, keberhasilan dalam membuktikan kewajaran transaksi di level PPh Badan adalah kunci utama untuk menggugurkan koreksi PPN yang bersifat follow-the-leader. Putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa penyesuaian harga dalam transfer pricing adalah sah sepanjang didukung oleh bukti material yang kuat dan logika ekonomi yang selaras dengan kondisi pasar yang sebenarnya.

Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini