Bank Dunia Ungkap Sinyal Ekonomi Melambat dan Perputaran Uang Tertahan, Pemerintah Langsung Siapkan Jurus Hilirisasi Rp1.160 Triliun!

Bank Dunia menyoroti tanda-tanda perlambatan aktivitas ekonomi domestik Indonesia setelah ekonomi tumbuh 5,4% pada semester I 2026. Pertumbuhan tersebut didukung oleh konsumsi swasta dan percepatan belanja pemerintah pada periode Ramadan dan Idulfitri serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Namun, aktivitas ekonomi domestik mulai menunjukkan pelemahan yang tercermin dari penurunan PMI manufaktur menjadi 49,3 pada Agustus 2026 dan indeks kepercayaan konsumen menjadi 116,8 pada Juli 2026.

Meskipun melihat adanya pelemahan sejumlah indikator domestik, Bank Dunia menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 5,2%. Bank Dunia menilai dampak kenaikan harga energi relatif terkendali, sementara investasi BUMN, subsidi energi, dan program prioritas pemerintah tetap mendukung aktivitas ekonomi. Namun, Bank Dunia juga mengingatkan risiko peningkatan defisit transaksi berjalan yang diperkirakan mencapai 1,5% terhadap PDB pada 2026.

Di tengah tanda-tanda perlambatan tersebut, perkembangan kecepatan perputaran uang juga menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam melihat aktivitas ekonomi pada 2026.

Bank P memproyeksikan kecepatan perputaran uang atau velocity of money di Indonesia pada 2026 berada di kisaran 6,8–7,0 kali dengan titik tengah 6,9 kali. Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan capaian 2025 sebesar 7,03 kali. Sementara itu, uang beredar sempit atau M1 masih tumbuh dalam kisaran 10%–14,4%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB nominal.

Perlambatan perputaran uang tersebut berkaitan dengan sikap masyarakat yang lebih berhati-hati dalam membelanjakan pendapatan, sementara dunia usaha menahan ekspansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan uang beredar belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kecepatan transaksi dalam perekonomian. Perkembangan ini menjadi konteks penting bagi pemerintah dalam memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi pada 2027.

Dalam konteks tersebut, pemerintah menempatkan investasi dan hilirisasi sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mencapai target pertumbuhan 6% pada 2027.

Pemerintah membidik investasi hilirisasi sebesar Rp1.160 triliun pada 2027 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Pemerintah juga memperluas cakupan hilirisasi dari komoditas non-terbarukan seperti mineral dan batu bara ke sumber daya alam terbarukan yang mencakup kehutanan, pertanian, dan perikanan.

Pemerintah telah menyusun peta jalan hilirisasi yang mencakup 28 komoditas strategis di delapan sektor dengan kebutuhan investasi mencapai US$618 miliar hingga 2040. Sementara itu, realisasi investasi hilirisasi pada semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun atau tumbuh 6,9% secara tahunan. Pemerintah berharap perluasan hilirisasi dan penguatan industri manufaktur dapat meningkatkan kontribusi manufaktur terhadap PDB hingga di atas 20% serta mendorong peningkatan nilai ekspor nasional.

Bagi pelaku usaha dan investor, perlambatan aktivitas ekonomi dan perputaran uang perlu diimbangi dengan strategi ekspansi yang selektif, sementara agenda hilirisasi membuka peluang pada industri pengolahan dan rantai pasok terkait. Bagi masyarakat, perkembangan konsumsi dan daya beli tetap menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi domestik. Dengan demikian, keberhasilan agenda pemerintah tidak hanya bergantung pada besarnya investasi yang direalisasikan, tetapi juga pada kemampuannya mendorong aktivitas ekonomi yang lebih luas.

Perlambatan aktivitas ekonomi dan kecepatan perputaran uang menunjukkan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan sektor riil. Di sisi lain, target investasi hilirisasi Rp1.160 triliun menunjukkan arah kebijakan pemerintah untuk menjadikan investasi dan peningkatan nilai tambah sebagai bagian penting dari strategi pertumbuhan 2027. Pemerintah perlu memastikan agenda hilirisasi berjalan efektif, sementara pelaku usaha dan investor dapat mencermati peluang yang muncul dari pengembangan rantai industri terkait.