Koreksi Sekunder Otomatis Gugur? Putusan Krusial Pengadilan Pajak Terkait Rekarakterisasi Dividen pada PT TSPM

Analisis Perpajakan Internasional: Doktrin Kausalitas Mutlak dan Pembatalan Total Secondary Adjustment PPh Pasal 26 Berbasis Ekses Domino

Penerapan secondary adjustment melalui rekarakterisasi biaya menjadi dividen sering menjadi momok bagi perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi lintas batas. Kasus PT TSPM menyoroti bagaimana koreksi PPh Pasal 26 sebesar Rp29,6 miliar yang dipicu oleh koreksi primer di PPh Badan (atas royalti, bunga, dan impor) dapat dibatalkan secara keseluruhan apabila dasar koreksi utamanya tidak terbukti di persidangan.

Inti Konflik: Otomatisasi Dividen Konstruktif PMK-22/2020 vs. Logika Kausalitas Beban Usaha

Sengketa hukum ini menguji batas yurisdiksi fiskus dalam menerapkan penyesuaian sekunder secara otomatis tanpa melihat status hukum final dari sengketa induknya:

• Pendekatan Terbanding (DJP): Konflik ini berakar pada kebijakan Terbanding yang menerapkan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh jo. PMK-22/2020 untuk menganggap setiap koreksi biaya di PPh Badan sebagai pembagian dividen kepada pemegang saham di luar negeri, sehingga terutang PPh Pasal 26. Otoritas pajak berargumen bahwa begitu biaya royalti, bunga, dan nilai impor dikoreksi positif di tingkat PPh Badan karena dianggap tidak wajar (non-arm's length), maka dana tersebut secara hukum langsung bergeser statusnya menjadi dividen konstruktif yang ditarik dari profit lokal perusahaan.
• Argumen Pemohon Banding (PT TSPM): PT TSPM secara tegas menolak logika ini dengan menyatakan bahwa jika biaya-biaya tersebut memang benar terjadi untuk kegiatan usaha dan koreksi primernya salah, maka tidak ada dasar untuk melakukan koreksi sekunder. Wajib Pajak menegaskan bahwa aliran kas tersebut murni pengeluaran operasional komersial demi mempertahankan kelangsungan bisnis, bukan merupakan sarana pengalihan laba terselubung (*profit shifting*) ke induk grup di luar negeri.

Resolusi Majelis Hakim: Sifat Dependen yang Mutlak dan Gugurnya Pijakan Hukum PPh 26

Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengambil keputusan hukum yang fundamental dan adil dengan **Membatalkan Secara Keseluruhan Koreksi PPh Pasal 26 senilai Rp29,6 Miliar** atas dasar pertimbangan berikut:

1. Sinkronisasi Yuridis dengan Putusan Sengketa Induk: Majelis Hakim secara konsisten merujuk pada putusan sengketa primer terkait PPh Badan perusahaan tersebut. Hakim tidak memeriksa ulang substansi kewajaran transaksi (ALP) dari awal, melainkan langsung melihat status hukum pokok sengketa induknya yang telah diputus terlebih dahulu.
2. Peniadaan Objek Keuntungan yang Direkarakterisasi: Mengingat dalam putusan PPh Badan tersebut seluruh koreksi atas HPP (impor), biaya bunga, dan royalti dinyatakan tidak dapat dipertahankan (dibatalkan), maka Majelis berpendapat bahwa secara otomatis tidak ada lagi "keuntungan" yang dapat direkarakterisasi menjadi dividen.
3. Runtuhnya Dasar Hukum Pemotongan Pajak: Oleh karena itu, ketetapan PPh Pasal 26 atas secondary adjustment kehilangan pijakan hukumnya. Kesimpulan dari kasus ini mempertegas prinsip bahwa secondary adjustment bersifat dependen terhadap primary adjustment. Rekarakterisasi dividen tidak dapat berdiri sendiri sebagai objek pajak mandiri tanpa bukti kuat adanya pengalihan laba yang tidak wajar.

Dampak Praktis & Arsitektur Strategi Litigasi Terintegrasi

Bagi praktisi perpajakan, hal ini menegaskan pentingnya strategi litigasi yang terintegrasi antara sengketa PPh Badan dan PPh Potput (Pasal 23/26):

• Wajib Pajak dilarang memisahkan manajemen sengketa antara PPh Badan dan PPh Potput karena keduanya berada dalam satu silsilah hukum sebab-akibat (*causal chain*) yang linier.
• SOP Manajemen Sengketa Berantai (Integrated Transfer Pricing Defense Shield): Guna mengamankan korporasi dari risiko tuntutan PPh Pasal 26 akibat ekses domino *secondary adjustment*, tim *Tax & General Counsel* wajib menerapkan prosedur **"Parallel Litigation Mapping"**: **(1) Mengajukan permohonan banding PPh Pasal 26 secara simultan bersamaan dengan berkas banding PPh Badan**, **(2) Memasukkan klausul ekseptif dalam Memori Banding PPh Pasal 26 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Potput wajib ditangguhkan atau mengikuti amar putusan PPh Badan**, serta **(3) Begitu putusan PPh Badan yang membatalkan koreksi primer terbit, segera serahkan Salinan Resmi Putusan tersebut sebagai Bukti Konklusif Mutlak** ke persidangan Majelis Potput untuk mematikan koreksi sekunder seketika.