Koreksi Dividen Terselubung Rontok di Pengadilan: Mengapa Dominasi Koreksi Primer Sangat Menentukan Nasib PPh Pasal 26? 

Inti Konflik: Reklarifikasi Transaksi Afiliasi sebagai Dividen

Inti konflik bermula ketika Terbanding menerapkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh jo. PMK 22/2020 untuk mereklarifikasi selisih nilai transaksi afiliasi sebagai dividen yang wajib dipotong PPh Pasal 26. Terbanding berpendapat bahwa PT IP gagal membuktikan manfaat ekonomi dari jasa manajemen yang diterima dari Musim Mas Holdings serta menggunakan metode TNMM yang tidak tepat pada transaksi ekspor kepada ICOF. Sebaliknya, Wajib Pajak menegaskan bahwa transaksi tersebut telah sesuai harga pasar dan didukung dokumentasi yang kuat, serta menyoroti cacat formal pada penandatanganan SKP oleh Pelaksana Harian (Plh).

Pertimbangan Hakim: Sifat Dependen Koreksi PPh Pasal 26

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengambil posisi yang sangat mendasar terkait struktur koreksi pajak. Meskipun hakim menolak argumen formal terkait wewenang Plh, Majelis memberikan penekanan pada aspek substansi bahwa koreksi PPh Pasal 26 a quo adalah koreksi lanjutan yang bersifat dependen. Dalam persidangan terungkap bahwa koreksi primer pada PPh Badan yang menjadi dasar secondary adjustment ini telah diputus untuk tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim dalam sengketa terpisah.

Analisa Komprehensif dan Putusan Pengadilan Pajak atas Sengketa Ini Tersedia di sini