Hilirisasi Jadi Andalan, Pemerintah Kejar Target Investasi Rp2.900 Triliun pada 2027

Pemerintah menyiapkan target investasi nasional sekitar Rp2.900 triliun pada 2027 sebagai salah satu penopang pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6%. Dari total tersebut, sektor hilirisasi diproyeksikan menyumbang sekitar 40% atau setara Rp1.160 triliun. Pemerintah masih menjadikan mineral dan batu bara sebagai fokus hilirisasi, sekaligus mulai menyiapkan pengembangan komoditas logam lainnya.

Pengembangan hilirisasi juga diperluas ke sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resources. Pemerintah mendorong pengembangan industri berbasis kehutanan, pertanian, perkebunan, serta kelautan dan perikanan. Pengembangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat industri nasional. Arah tersebut kemudian diperluas melalui peta jalan hilirisasi yang mencakup berbagai komoditas dan sektor.

Pemerintah telah menyusun peta jalan hilirisasi untuk 28 komoditas yang mencakup delapan sektor. Hingga 2040, kebutuhan investasi untuk pengembangan 28 komoditas tersebut diperkirakan mencapai sekitar US$618 miliar. Investasi tersebut ditargetkan dapat mendorong ekspor hingga US$857 miliar dan menghasilkan nilai tambah ekonomi sebesar US$235,9 miliar.

Pemerintah juga mencatat realisasi investasi hilirisasi sebesar Rp300,1 triliun pada semester I 2026, tumbuh 6,9% secara tahunan. Nilai tersebut menyumbang 29,7% dari total realisasi investasi nasional sebesar Rp1.010,6 triliun pada periode yang sama. Investasi sektor mineral menjadi kontributor terbesar dengan Rp206,5 triliun, diikuti sektor perkebunan dan kehutanan sebesar Rp54,4 triliun, minyak dan gas bumi sebesar Rp35,4 triliun, serta perikanan dan kelautan sebesar Rp3,8 triliun.

Perkembangan hilirisasi juga tercermin dari peningkatan nilai ekspor sejumlah komoditas. Ekspor nikel Indonesia mencapai sekitar US$34 miliar pada 2025, meningkat dibandingkan sekitar US$1,3 miliar pada 2016. Pemerintah juga mengembangkan hilirisasi komoditas kelapa dan karet serta mendorong sektor pertanian untuk menghasilkan produk pangan, pakan, hingga bahan bakar. Pada saat yang sama, pemerintah menilai hilirisasi merupakan bagian dari industrialisasi sehingga penguatan sektor manufaktur lainnya tetap diperlukan, termasuk otomotif, tekstil dan produk tekstil, FMCG, serta sektor strategis lainnya.

Besarnya agenda hilirisasi tersebut berjalan bersamaan dengan penataan koordinasi di tingkat pemerintah. Pemerintah telah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari upaya merespons dinamika geopolitik global.

Di sisi lain, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tetap beroperasi dan menjalankan perannya. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai pembagian tugas dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Rosan juga menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga akan tetap dilakukan.

Penguatan agenda hilirisasi tersebut tetap menghadapi tantangan pada sisi pelaksanaan, terutama terkait ketersediaan bahan baku dan energi. Tantangan tersebut semakin kompleks karena pasar global juga semakin memperhatikan sumber energi yang digunakan dalam proses produksi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa komoditas mineral masih menghadapi tantangan pasokan bahan baku dan ketersediaan energi. Pasokan gas untuk kebutuhan industri juga menjadi persoalan karena harga gas meningkat dan tidak seluruh kebutuhan dapat dipasok dari dalam negeri. Pemerintah menilai fasilitas LNG storage diperlukan untuk mendukung pasokan energi domestik.

Selain persoalan energi, industri Indonesia menghadapi tuntutan penggunaan energi hijau dari pembeli global serta hambatan perdagangan berbasis lingkungan. Airlangga menyoroti European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). CBAM dapat dikenakan terhadap industri dengan emisi karbon tinggi maupun industri yang penggunaan listriknya tidak berasal dari energi hijau. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi industri Indonesia untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menekan emisi dalam proses produksi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan hilirisasi yang semakin berbasis teknologi melalui digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan atau AI. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan sumber daya manusia dengan target 15.000 tenaga AI dan semikonduktor dalam tiga tahun ke depan. Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong industri Indonesia bergerak menuju tingkat teknologi dan nilai tambah yang lebih tinggi.

Bagi pelaku usaha dan investor, target investasi dan peta jalan hilirisasi membuka peluang pengembangan usaha pada berbagai komoditas dan sektor. Namun, peluang tersebut berjalan bersama kebutuhan untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan energi serta memenuhi tuntutan pasar global. Bagi masyarakat, pengembangan hilirisasi 28 komoditas ditargetkan dapat menciptakan sekitar 3 juta lapangan kerja.

Secara keseluruhan, pemerintah menempatkan hilirisasi sebagai bagian penting dari strategi peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan penguatan industri nasional. Pencapaian target investasi tersebut tidak hanya membutuhkan pengembangan proyek hilirisasi, tetapi juga kesiapan rantai pasok, energi, teknologi, dan sumber daya manusia. Pelaku usaha perlu mencermati arah pengembangan hilirisasi sekaligus memperkuat kesiapan industri agar dapat memanfaatkan peluang investasi dan tetap kompetitif menghadapi tuntutan pasar global.