Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang, Imbalan Bunga, Serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang

Penyesuaian Atas Ketentuan PMK/18/PMK.03/2021 - Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang PPh, PPN & PPnBM, serta KUP - bagian IMBALAN BUNGA

Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Taxindo Prime Consulting (TPC) is a firm specializing in tax, accounting, business, and business law consulting.

Taxindo Prime Consulting (TPC) is established as a trusted strategic partner, providing comprehensive solutions in tax consulting, accounting, business development, and business law. Driven by a commitment to integrity and professionalism, TPC is dedicated to delivering more than just standard consultation; we provide education, tactical advice, and concrete solutions. Our services are meticulously designed to analyze and resolve clients' tax and business challenges with objectivity, in-depth insight, and full independence, ensuring both regulatory compliance and long-term business sustainability.

OFFICE

Mega Plaza Building 12th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-3 Jakarta 12940

Phone :
+62 21 521 2686
+62 817 001 3303

Email :
info@taxindo.co.id

EN Registrasi NPWP & PKP era Core Tax

EN Integrasi NIK-NPWP

EN Taxpayer Account Management (TAM)

EN Tax Ledger & deposit pajak

EN Kode billing otomatis & self-assessment digital

EN Sertifikat digital & e-sign

EN e-Faktur & SPT Masa PPN

EN e-Bupot unifikasi

EN Layanan elektronik lainnya (SKD, pengembalian, pengurangan sanksi)

Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Warisan Belum Terbagi

Pendaftaran Wajib Pajak Badan

Pendaftaran Wajib Pajak Instansi Pemerintah

Aktivasi Akun Wajib Pajak

Permintaan Kode Otorisasi

Pemberitahuan Sertifikat Elektronik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Perubahan Data Wajib Pajak Orang Pribadi dan Warisan Belum Terbagi

Perubahan Data Wajib Pajak Badan

Perubahan Data Wajib Pajak Instansi Pemerintah

Penetapan Wajib Pajak Nonaktif

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Nonaktif

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pernyataan Kegiatan Usaha Dan Tempat Kegiatan Usaha Yang Sebenarnya

Permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Penetapan Status Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Toko Retail (VAT Refund)

Penetapan Status Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan (Deemed VAT)

Penetapan Status Wajib Pajak Pemungut Bea Meterai

Penetapan Status Wajib Pajak Pihak Yang Dapat Ditunjuk Sebagai Kuasa Wajib Pajak

Permohonan Untuk Ditetapkan Sebagai Pemungut Bea Meterai

Pernyataan Kesediaan Untuk Ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai

Perubahan Data Pihak Yang Dapat Ditunjuk Sebagai Kuasa Wajib Pajak

Pencabutan Status Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Toko Retail (VAT Refund)

Pencabutan Status Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (Deemed VAT)

Pencabutan Status Wajib Pajak Pemungut Bea Meterai

Pencabutan Status Wajib Pajak Pihak Yang Dapat Ditunjuk Sebagai Kuasa Wajib Pajak

Pencabutan Penetapan Pemungut Bea Meterai

Pernyataan Tidak Lagi Memenuhi Kriteria Sebagai Pemungut Bea Meterai

Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Perubahan Data Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak

Surat Penolakan Penetapan Pemungut Bea Meterai

Surat Keterangan Terdaftar

Logo Tax Free Shop

Surat Penolakan Pendaftaran Wajib Pajak

Logo Tax Refund For Tourists

Surat Keterangan Aktivasi Nomor Induk Kependudukan

Surat Pencabutan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Toko Retail (VAT Refund)

Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak

Surat Pencabutan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (Deemed VAT)

Surat Penerbitan Kode Otorisasi DJP

Surat Pencabutan Penetapan Pemungut Bea Meterai

Surat Pemberitahuan Perubahan Data

Surat Pencabutan Keterangan Dapat Ditunjuk Sebagai Kuasa Wajib Pajak

Surat Pengembalian Permohonan

Surat Penolakan Pencabutan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Toko Retail (VAT Refund)

Surat Penolakan Perubahan Data

surat penolakan pencabutan penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (Deemed VAT)

Surat Pindah

Surat Penolakan Pencabutan Penetapan Pemungut Bea Meterai

Surat Penolakan Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar

Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKT PBB)

Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Aktif

Surat Penolakan Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Penetapan Wajib Pajak Non Aktif

Surat Pemberitahuan Perubahan Data Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Aktif

Surat Penolakan Perubahan Data Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan

Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Surat Keputusan Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKT PBB)

Surat Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

Surat Penolakan Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (SKT PBB)

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Penetapan Pengusaha Kena Pajak Toko Retail (VAT Refund)

Surat Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan (Deemed VAT)

Surat Penetapan Pemungut Bea Meterai

Surat Keterangan Dapat Ditunjuk Sebagai Kuasa Wajib Pajak

Keputusan Persetujuan Permohonan Perubahan
Metode Pembukuan

Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan
Perubahan Metode Pembukuan