how can we help you ?

Contact us at the Taxindo Prime Consulting office nearest to you or submit a business inquiry online.

 

General Provisions and Tax ProceduresUndang-Undang & Peraturan Pemerintah
NORegulasiTentangFile
AUndang-Undang & Peraturan Pemerintah
1UU-19-Tahun-1997Penagihan Pajak dengan Surat PaksaView
2UU-19-Tahun-2000Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat PaksaView
3PP-135-Tahun-2000Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat PaksaView
4PP-136-Tahun-2000Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat PaksaView
5PP-137-Tahun-2000Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat PaksaView
6PP-74-Tahun-2011Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban PerpajakanView
7Putusan Nomor-73 P/HUM/2013Putusan Mahkamah Agung tentang Uji Materi Pasal-Pasal PP 74 Tahun 2011
General Provisions and Tax ProceduresNPWP
NORegulasiTentangFile
BNPWP
1PMK-182/PMK.03/2015Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena PajakView
2PMK-147/PMK.03/2017Tata Cara Pendaftran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak View
3PER-20/PJ/2013Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib PajakView
4PER-28/PJ/2012Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak MadyaView
5PER-35/PJ/2013Tata Cara Ekstensifikasi
6PER-13/PJ/2014Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012 Tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak MadyaView
7PER-5/PJ/2016Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman ModalView
8PER-35/PJ/2008Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanView
9PER-32/PJ/2014Tata Cara Pemberian Surat Keterangan FiskalView
10PER-19/PJ/2010Penentapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai TerutangView
11PER-12/PJ/2015Penetapan Tempat Tinggal Orang Pribadi dan Tempat Kedudukan BadanView
12PER-02/PJ/2018Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib PajakView
12SE-33/PJ/2008Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37 A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanView
13SE-49/PJ/2008Pelaksanaan Peraturan Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2008 Tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau BangunanView
14SE-45/PJ/2013Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012 Tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak MadyaView
15SE-44/PJ/2015Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak TetapView
General Provisions and Tax ProceduresSPT
NORegulasiTentangFile
CSurat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
1PMK-243/PMK.03/2014Surat Pemberitahuan (SPT)View
2PMK-182/PMK.03/2007Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak Dalam Satu Surat Pemberitahuan MasaView
3PMK-68/PMK.03/2017Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak View
4PER-01/PJ/2016Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan TahunanView
5PER-04/PJ/2017Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26
6.PER-26/PJ/2012Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan TahunanView
7PER-06/PJ/2014Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mengunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filling dan Merupakan Pegawai Tetap Pada Pemberi Kerja TertentuView
8PER-03/PJ/2015Penyampaian Surat Pemberitahuan ElektronikView
9PER-32 PER-9/PJ/2009Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPTView
10PER-11/PJ/2009Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-179/PJ/2007 Tentang Tempat Lain Yang Dapat Digunakan Untuk Menerima Surat PemberitahuanView
11PER-05/PJ/2015Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Elektronik
12PER-01/PJ/2015Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/PemungutanView
13PER-43/PJ/2008Pojok Pajak dan Mobil PajakView
General Provisions and Tax ProceduresPembayaran dan Penyetoran
NoRegulasiTentangFile
DPembayaran dan Penyetoran
1PMK-242/PMK.03/2014Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran PajakView
2PMK-12/PMK.02/2017Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan
3KEP-19/PJ/2003Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Online dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk DigitalView
4KEP-215/PJ/2003Perubahan Kedua atas Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui system Pembayaran Online dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk DigitalView
5PER-184/PJ/2004Perubahan Ketiga atas Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui system Pembayaran Online dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk DigitalView
6PER-26/PJ/2014Sistem Pembayaran Pajak Secara ElektronikView
7PER-41/PJ/2015Pengamanan Transaksi Elektronik Pelayanan Pajak OnlineView
8SE-11/PJ/2016Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara ElektronikView
General Provisions and Tax ProceduresPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
NoRegulasiTentangFile
EPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
1PMK-244/PMK.03/2015Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PajakView
2PMK-187/PMK.03/2015Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak TerutangView
3PMK-198/PMK.03/2013Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan TertentuView
4PMK-226/PMK.03/2013Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan BungaView
5PMK-186/PMK.03/2015Perubahan atas Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan BungaView
General Provisions and Tax ProceduresPenetapan, Ketetapan Pajak, Pembetulan dan Pengurangan
NoRegulasiTentangFile
FPenetapan, Ketetapan Pajak, Pembetulan dan Pengurangan
1PMK-183/PMK.03/2015Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan PajakView
2PMK-8/PMK.03/2013Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan PajakView
3PMK-11/PMK.03/2013Tata Cara PembetulanView
4PMK-29/PMK.03/2015Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009View
5PER-33/PJ/2015Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 Tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan PajakView
General Provisions and Tax ProceduresPembukuan dan Pencatatan
NoRegulasiTentangFile
GPembukuan dan Pencatatan
1PMK-27/PMK.011/2012Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak BadanView
2 PMK-1/PMK.03/2015Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak BadanView
3PMK-197/PMK.03/2007Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang PribadiView
4PER-4/PJ/2009Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang PribadiView
General Provisions and Tax ProceduresPenagihan Pajak
NoRegulasiTentangFile
HPenagihan Pajak
1PMK-24/PMK.03/2008Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan SekaligusView
2PMK-85/PMK.03/2010Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan SekaligusView
3KMK-563/KMK.04/2000Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Dengan Surat PaksaView
4KMK-294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01 Tahun 2003Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat PaksaView
5KEP-218/PJ/2003Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehalibitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang DisanderaView
6PER-24/PJ/2014Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat PaksaView
7SE-29/PJ/2012Kebijakan Penagihan PajakView
General Provisions and Tax ProceduresKeberatan, Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali
NoRegulasiTentangFile
IKeberatan, Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali
1PMK-9/PMK.02/2013Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian KeberatanView
2PMK-202/PMK.03/2015Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian KeberatanView
3PMK-80/PMK.01/2012Tentang Pelaksaan Putusan HukumView
4SE-65/PJ/2012Tata Cara Penanganan Sidang Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak View
5SE-41/PJ/2014Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugutan, dan Putusan Peninjauan KembaliView
6SE-17/PJ/2003Tata Cara Penanganan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah AgungView
General Provisions and Tax ProceduresPenelitian, Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak
NoRegulasiTentangFile
JPenelitian, Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak
1PMK-184/PMK.03/2015Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara PemeriksaanView
2PER-23/PJ/2013Standar  PemeriksaanView
3SE-74/PJ/2015Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 P/HUM/2013 Tentang Ujung Materiil Terhadap Pasal-Pasal Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelakasanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban PerpajakanView
4SE-19/PJ/2015Pedoman Permintaan dan Pemanfaatan Kuasa Membuka Rahasia Bank atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank dan Pengawasan Hasil Pemanfaatan Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Untuk Keperluan Pemeriksaan PajakView
5SE-24/PJ/2015Pedoman Penyusunan Laporan Hasil PemeriksaanView
6SE-27/PJ/2015Pemeriksaan Oleh Petugas Pemeriksa PajakView
7SE-11/PJ/2013Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2013 View
8SE-26/PJ/2013Petunjuk Teknis Pemeriksaan Perusahaan GrupView
9SE-15/PJ/2014Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2014View
10SE-09/PJ/2015Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2015View
11SE-52/PJ/2015Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2015 Dalam Rangka Mendukung Tahun Pembinaan Wajib Pajak
General Provisions and Tax ProceduresTindak Pidana di Bidang Perpajakan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Pajak
NoRegulasiTentangFile
KTindak Pidana di Bidang Perpajakan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Pajak
1PP-2 Tahun 2016Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian UangView
2PMK-31 tahun 2012Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan PerpajakanView
3PMK-239/PKM.03/2014Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang PerpajakanView
4PMK-55/PMK.03/2016Tata Cara Permintaan Penghentian Pendidikan Tindak Pidana  di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan NegaraView
5SE-23/PJ/2015Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang PerpajakanView
6SE-06/PJ/2014Petunjuk Pelaksaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang PerpajakanView
7SE-20/PJ/2013Penegasan Mengenai Pejabat Yang di Tunjuk Oleh Direktur Jenderal Pajak Dalam Rangka Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang PerpajakanView
8SE-48/PJ/2015Kegiataan Pemetaan Lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Melalui GeotaggingView
General Provisions and Tax ProceduresRahasia Jabatan, Wajib Pajak, dan Kewajiban Pemberian Data Pihak Ketiga serta Pertukaran Informasi
NoRegulasiTentangFile
LRahasia Jabatan, Wajib Pajak, dan Kewajiban Pemberian Data Pihak Ketiga serta Pertukaran Informasi
1PMK-191/PMK.03/2014Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan PerpajakanView
2PMK-125/PMk.010/2015Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information)View
3PMK-87/PMK.03/2013Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban MerahasiakanView
4PMK-235/PMK.03/2016Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban MerahasiakanView
General Provisions and Tax ProceduresHak dan Kewajiban Serta Perlindungan Hukum Wajib Pajak dan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak
NoRegulasiTentangFile
MHak dan Kewajiban Serta Perlindungan Hukum Wajib Pajak dan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak
1PMK-61/PMK.01/2012Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan PajakView
2PMK-229/PMK.03/2014Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang KuasaView
3PMK-111/PMK.03/2014Konsultan PajakView
4 PMK-184/PMK.01/2017Pesyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan PajakView
5PER-13/PJ/2015Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan PajakView
6SE-003/PP/2015Penyampaian Laporan Pemberian Jasa Kuasa Hukum di Pengadilan PajakView
7SE-16/PJ/2008Penegasan Sehubungan Dengan Penunjukan Seorang Kuasa Dengan Surat Kuasa KhususView
error: Content is protected !!