how can we help you ?

Contact us at the Taxindo Prime Consulting office nearest to you or submit a business inquiry online.

 

General Provisions and Tax ProceduresUndang-Undang & Peraturan Pemerintah
NO Regulasi Tentang File
A Undang-Undang & Peraturan Pemerintah
1 UU-19-Tahun-1997 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa View
2 UU-19-Tahun-2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa View
3 PP-135-Tahun-2000 Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa View
4 PP-136-Tahun-2000 Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa View
5 PP-137-Tahun-2000 Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa View
6 PP-74-Tahun-2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan View
7 Putusan Nomor-73 P/HUM/2013 Putusan Mahkamah Agung tentang Uji Materi Pasal-Pasal PP 74 Tahun 2011
General Provisions and Tax ProceduresNPWP
NO Regulasi Tentang File
B NPWP
1 PMK-182/PMK.03/2015 Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak View
2 PMK-147/PMK.03/2017 Tata Cara Pendaftran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak  View
3 PER-20/PJ/2013 Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak View
4 PER-28/PJ/2012 Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya View
5 PER-35/PJ/2013 Tata Cara Ekstensifikasi
6 PER-13/PJ/2014 Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012 Tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya View
7 PER-5/PJ/2016 Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Percepatan Investasi dengan Kriteria Tertentu Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal View
8 PER-35/PJ/2008 Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan View
9 PER-32/PJ/2014 Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal View
10 PER-19/PJ/2010 Penentapan Satu Tempat Atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang View
11 PER-12/PJ/2015 Penetapan Tempat Tinggal Orang Pribadi dan Tempat Kedudukan Badan View
12 PER-02/PJ/2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak View
12 SE-33/PJ/2008 Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan Pelaksanaan Pasal 37 A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan View
13 SE-49/PJ/2008 Pelaksanaan Peraturan Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2008 Tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan View
14 SE-45/PJ/2013 Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012 Tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya View
15 SE-44/PJ/2015 Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap View
General Provisions and Tax ProceduresSPT
NO Regulasi Tentang File
C Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
1 PMK-243/PMK.03/2014 Surat Pemberitahuan (SPT) View
2 PMK-182/PMK.03/2007 Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak Dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa View
3 PMK-68/PMK.03/2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak  View
4 PER-01/PJ/2016 Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan View
5 PER-04/PJ/2017 Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26
6. PER-26/PJ/2012 Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan View
7 PER-06/PJ/2014 Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mengunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filling dan Merupakan Pegawai Tetap Pada Pemberi Kerja Tertentu View
8 PER-03/PJ/2015 Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik View
9 PER-32 PER-9/PJ/2009 Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT View
10 PER-11/PJ/2009 Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-179/PJ/2007 Tentang Tempat Lain Yang Dapat Digunakan Untuk Menerima Surat Pemberitahuan View
11 PER-05/PJ/2015 Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Elektronik
12 PER-01/PJ/2015 Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutan View
13 PER-43/PJ/2008 Pojok Pajak dan Mobil Pajak View
General Provisions and Tax ProceduresPembayaran dan Penyetoran
No Regulasi Tentang File
D Pembayaran dan Penyetoran
1 PMK-242/PMK.03/2014 Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak View
2 PMK-12/PMK.02/2017 Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan
3 KEP-19/PJ/2003 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui Sistem Pembayaran Online dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital View
4 KEP-215/PJ/2003 Perubahan Kedua atas Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui system Pembayaran Online dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital View
5 PER-184/PJ/2004 Perubahan Ketiga atas Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-383/PJ/2002 Tentang Tata Cara Pembayaran Setoran Pajak Melalui system Pembayaran Online dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Digital View
6 PER-26/PJ/2014 Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik View
7 PER-41/PJ/2015 Pengamanan Transaksi Elektronik Pelayanan Pajak Online View
8 SE-11/PJ/2016 Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik View
General Provisions and Tax ProceduresPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
No Regulasi Tentang File
E Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
1 PMK-244/PMK.03/2015 Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak View
2 PMK-187/PMK.03/2015 Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang View
3 PMK-198/PMK.03/2013 Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu View
4 PMK-226/PMK.03/2013 Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga View
5 PMK-186/PMK.03/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga View
General Provisions and Tax ProceduresPenetapan, Ketetapan Pajak, Pembetulan dan Pengurangan
No Regulasi Tentang File
F Penetapan, Ketetapan Pajak, Pembetulan dan Pengurangan
1 PMK-183/PMK.03/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak View
2 PMK-8/PMK.03/2013 Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak View
3 PMK-11/PMK.03/2013 Tata Cara Pembetulan View
4 PMK-29/PMK.03/2015 Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 View
5 PER-33/PJ/2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 Tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak View
General Provisions and Tax ProceduresPembukuan dan Pencatatan
No Regulasi Tentang File
G Pembukuan dan Pencatatan
1 PMK-27/PMK.011/2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan View
2  PMK-1/PMK.03/2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan View
3 PMK-197/PMK.03/2007 Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi View
4 PER-4/PJ/2009 Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi View
General Provisions and Tax ProceduresPenagihan Pajak
No Regulasi Tentang File
H Penagihan Pajak
1 PMK-24/PMK.03/2008 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus View
2 PMK-85/PMK.03/2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus View
3 KMK-563/KMK.04/2000 Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Dengan Surat Paksa View
4 KMK-294/KMK.03/2003, M-02.UM.09.01 Tahun 2003 Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa View
5 KEP-218/PJ/2003 Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehalibitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera View
6 PER-24/PJ/2014 Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa View
7 SE-29/PJ/2012 Kebijakan Penagihan Pajak View
General Provisions and Tax ProceduresKeberatan, Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali
No Regulasi Tentang File
I Keberatan, Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali
1 PMK-9/PMK.02/2013 Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan View
2 PMK-202/PMK.03/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan View
3 PMK-80/PMK.01/2012 Tentang Pelaksaan Putusan Hukum View
4 SE-65/PJ/2012 Tata Cara Penanganan Sidang Banding dan Gugatan di Pengadilan Pajak  View
5 SE-41/PJ/2014 Tata Cara Penanganan dan Pelaksanaan Putusan Banding, Putusan Gugutan, dan Putusan Peninjauan Kembali View
6 SE-17/PJ/2003 Tata Cara Penanganan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung View
General Provisions and Tax ProceduresPenelitian, Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak
No Regulasi Tentang File
J Penelitian, Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak
1 PMK-184/PMK.03/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan View
2 PER-23/PJ/2013 Standar  Pemeriksaan View
3 SE-74/PJ/2015 Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 P/HUM/2013 Tentang Ujung Materiil Terhadap Pasal-Pasal Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelakasanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan View
4 SE-19/PJ/2015 Pedoman Permintaan dan Pemanfaatan Kuasa Membuka Rahasia Bank atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank dan Pengawasan Hasil Pemanfaatan Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank Untuk Keperluan Pemeriksaan Pajak View
5 SE-24/PJ/2015 Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan View
6 SE-27/PJ/2015 Pemeriksaan Oleh Petugas Pemeriksa Pajak View
7 SE-11/PJ/2013 Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2013  View
8 SE-26/PJ/2013 Petunjuk Teknis Pemeriksaan Perusahaan Grup View
9 SE-15/PJ/2014 Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2014 View
10 SE-09/PJ/2015 Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2015 View
11 SE-52/PJ/2015 Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2015 Dalam Rangka Mendukung Tahun Pembinaan Wajib Pajak
General Provisions and Tax ProceduresTindak Pidana di Bidang Perpajakan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Pajak
No Regulasi Tentang File
K Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Pajak
1 PP-2 Tahun 2016 Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang View
2 PMK-31 tahun 2012 Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan View
3 PMK-239/PKM.03/2014 Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan View
4 PMK-55/PMK.03/2016 Tata Cara Permintaan Penghentian Pendidikan Tindak Pidana  di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara View
5 SE-23/PJ/2015 Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan View
6 SE-06/PJ/2014 Petunjuk Pelaksaan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan View
7 SE-20/PJ/2013 Penegasan Mengenai Pejabat Yang di Tunjuk Oleh Direktur Jenderal Pajak Dalam Rangka Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan View
8 SE-48/PJ/2015 Kegiataan Pemetaan Lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan serta Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Geotagging View
General Provisions and Tax ProceduresRahasia Jabatan, Wajib Pajak, dan Kewajiban Pemberian Data Pihak Ketiga serta Pertukaran Informasi
No Regulasi Tentang File
L Rahasia Jabatan, Wajib Pajak, dan Kewajiban Pemberian Data Pihak Ketiga serta Pertukaran Informasi
1 PMK-191/PMK.03/2014 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan View
2 PMK-125/PMk.010/2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information) View
3 PMK-87/PMK.03/2013 Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan View
4 PMK-235/PMK.03/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti Dari Pihak-Pihak Yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan View
General Provisions and Tax ProceduresHak dan Kewajiban Serta Perlindungan Hukum Wajib Pajak dan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak
No Regulasi Tentang File
M Hak dan Kewajiban Serta Perlindungan Hukum Wajib Pajak dan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak
1 PMK-61/PMK.01/2012 Persyaratan untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak View
2 PMK-229/PMK.03/2014 Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa View
3 PMK-111/PMK.03/2014 Konsultan Pajak View
4  PMK-184/PMK.01/2017 Pesyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak View
5 PER-13/PJ/2015 Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak View
6 SE-003/PP/2015 Penyampaian Laporan Pemberian Jasa Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak View
7 SE-16/PJ/2008 Penegasan Sehubungan Dengan Penunjukan Seorang Kuasa Dengan Surat Kuasa Khusus View
error: Content is protected !!